Thariq.sch.id- Keputusan Wakil Presiden RI masa bakti 2024–2029, Gibran Rakabuming Raka, untuk mengundurkan diri dari jabatannya memicu kembali perdebatan luas di tengah publik mengenai standar kualifikasi pendidikan seorang pemimpin nasional. Langkah pengunduran diri tersebut bergulir setelah mencuatnya persoalan keabsahan berkas ijazah setara Sekolah Menengah Atas (SMA) yang menjadi salah satu syarat administratif pencalonan wakil presiden.
Dalam proses hukum yang berjalan hingga ke tingkat Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), tidak ditemukan dokumen ijazah setara SMA milik yang bersangkutan. Dokumen yang digunakan adalah Surat Keterangan (SUKET) penyetaraan yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dengan lampiran sertifikat kehadiran program diploma di luar negeri. Putusan akhir MA yang bersifat final dan mengikat kemudian membatalkan SUKET tersebut demi hukum, sehingga menimbulkan pro dan kontra di masyarakat mengenai pemenuhan syarat konstitusional jabatan wakil presiden.
Akar Historis Pandangan Pragmatis terhadap Pendidikan
Terlepas dari dinamika hukum dan politik yang menyertainya, hal ini membuka ruang diskusi yang lebih mendalam mengenai seberapa penting latar belakang pendidikan dalam menentukan kualitas kepemimpinan. Di tengah masyarakat Indonesia, terdapat pandangan pragmatis yang menilai bahwa gelar akademik formal bukanlah hal utama, selama seorang pemimpin dinilai mampu bekerja dan memberikan hasil nyata.
Cara pandang yang menitikberatkan pada slogan “yang penting bisa kerja” tersebut tidak sepenuhnya keliru jika ditinjau dari konteks sejarah. Pengalaman panjang bangsa Indonesia di bawah penjajahan bangsa asing serta penerapan sistem kerja paksa pada masa lampau turut membentuk pola pikir sebagian masyarakat yang lebih mengutamakan kemampuan kerja praktis dibandingkan pencapaian pendidikan formal.
Jika parameter pemimpin yang baik adalah bisa kerja, tentu tukang bangunan lebih baik karena bisa membuat bangunan, petani lebih berkontribusi karena menyediakan bahan makanan untuk rakyat, Guru lebih hebat karena mendidik puluhan juta anak setiap hari. Namun yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia adalah pemimpin yang cerdas dan mampu mengelola seluruh sumber daya yang ada di negara ini semata-mata untuk kemakmuran masyarakat.
Kedudukan Ilmu Pengetahuan dalam Perspektif Islam
Di sisi lain, banyak kalangan memandang pendidikan sebagai indikator fundamental bagi kemajuan suatu masyarakat sekaligus tolok ukur kapasitas seorang pemimpin dalam mengambil kebijakan publik. Perspektif ini selaras dengan nilai-nilai ajaran Islam sebagai agama universal dan rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil ‘alamin), yang menempatkan ilmu pengetahuan pada posisi sangat mulia.
Sebagaimana termaktub dalam Al-Qur’an Surat Al-Mujadalah ayat 11 :
يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْۙ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ
Artinya: “Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan
Allah SWT menegaskan bahwa orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya beberapa derajat. Prinsip ini menjadi landasan bagi pandangan bahwa penguasaan ilmu dan pendidikan merupakan bekal krusial dalam menjalankan amanah kepemimpinan.
Sebaran Anggota DPR RI Berlatar Belakang Pendidikan Doktor (S3)
Sebagai gambaran mengenai profil akademik para wakil rakyat di parlemen, berikut data proporsi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Periode 2024-2029 yang memiliki latar belakang pendidikan jenjang doktor (S3) dari delapan partai politik:
| Partai Politik | Jumlah Anggota Berpendidikan S3 | Total Anggota | Persentase |
|---|---|---|---|
| Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | 16 orang | 53 orang | 30,2% |
| Partai Demokrat | 4 orang | 44 orang | 9,1% |
| Partai Gerindra | 7 orang | 86 orang | 8,1% |
| Partai Amanat Nasional (PAN) | 3 orang | 48 orang | 6,3% |
| Partai Golkar | 6 orang | 102 orang | 5,9% |
| Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | 4 orang | 68 orang | 5,9% |
| Partai NasDem | 5 orang | 69 orang | 7,2% |
| PDI Perjuangan (PDIP) | 5 orang | 110 orang | 4,5% |
Perbincangan seputar syarat administratif hingga tingkat pendidikan para pejabat publik mencerminkan meningkatnya perhatian masyarakat terhadap transparansi dan kualitas sumber daya manusia di lembaga negara. Keseimbangan antara rekam jejak kerja, integritas moral, serta kapasitas intelektual terus menjadi bahan pertimbangan penting bagi publik dalam menilai kelayakan para pemimpin di masa mendatang.
Sumber : Puskappol LPPSP FISIP Universitas Indonesia, Kementerian PPPA




